SAPMA IPK Labuhanbatu Selatan Geruduk Kantor PLN Kotapinang, Tuntut Transparansi Biaya dan Kejelasan Gangguan Listrik
SAPMA IPK Labuhanbatu Selatan Geruduk Kantor PLN Kotapinang, Tuntut Transparansi Biaya dan Kejelasan Gangguan Listrik
Labusel,journalistCyber.com
Puluhan massa dari Satuan Pelajar Mahasiswa ikatan Pemuda karya (SAPMA) IPK Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor cabang PT PLN (Persero) Kotapinang, yang berlokasi di Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, Kamis (12/3/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat terkait sejumlah persoalan pelayanan listrik yang dinilai belum transparan. Namun hingga aksi berlangsung, massa mengaku tidak ada satu pun perwakilan manajemen PLN Kotapinang yang menemui mereka untuk berdialog.
Koordinator aksi, Roma Hasibuan, dalam orasinya menyampaikan beberapa tuntutan kepada pihak PLN. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah transparansi biaya pemasangan listrik baru serta penambahan daya meteran bagi masyarakat.
masyarakat kerap merasa bingung dan dirugikan karena kurangnya keterbukaan informasi mengenai rincian biaya yang harus dibayarkan dalam proses layanan tersebut.
“Kami meminta pihak PLN Kotapinang lebih transparan terkait biaya pemasangan baru maupun penambahan daya listrik. Begitu juga dengan biaya listrik prabayar atau pembelian token, agar masyarakat tidak merasa dirugikan,” tegas Roma dalam orasinya.
Selain persoalan biaya, massa juga menyoroti pelaksanaan Operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Mereka menduga terdapat sejumlah pelanggaran di beberapa desa, seperti pemasangan kabel listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Tak hanya itu, massa juga menyinggung dugaan adanya jaringan internet ilegal (wifi) yang memanfaatkan jaringan listrik, yang dinilai berpotensi menimbulkan gangguan pada sistem distribusi hingga menyebabkan pemadaman listrik.
SAPMA IPK juga menilai masih terdapat kesenjangan informasi antara pihak PLN dengan masyarakat, khususnya terkait penyebab gangguan listrik maupun kebijakan layanan yang berlaku.
Roma menyebut, masyarakat kerap hanya menerima informasi setelah terjadi pemadaman listrik, sementara informasi preventif maupun pembaruan kondisi jaringan dinilai masih sangat minim.
“Kami juga menduga manajer PLN Kotapinang tidak melakukan investigasi langsung ke lapangan. Bahkan kami mencurigai adanya oknum yang diduga melanggar SOP dalam pelayanan pengadaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga menduga adanya praktik yang mengarah pada kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai dapat menimbulkan kesan pembiaran terhadap berbagai keluhan masyarakat di Labuhanbatu Selatan.
Meski menyampaikan berbagai kritik dan tuntutan, aksi unjuk rasa tersebut berlangsung tertib dan damai. Setelah menyampaikan aspirasi di depan kantor PLN Kotapinang, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib.
SAPMA IPK berharap pihak PLN segera memberikan klarifikasi serta membuka ruang dialog dengan masyarakat demi meningkatkan kualitas pelayanan listrik di Labuhanbatu Selatan.(JC)
