Kepala Badan Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Hasan Basri Harahap, menerima kunjungan sejumlah wartawan terkait PAD
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Hasan Basri Harahap, menerima kunjungan sejumlah wartawan terkait PAD
Labusel,journalistcyber.com
Perhatian publik meningkat karena terjadi penurunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) tahun 2024 sebesar 18,08%. Penurunan ini terungkap saat Sidang Paripurna Nota Pengantar R.APBD 2024 yang di sampaikan saat pandangan fraksi dari PDI perjuangan beberapa hari yang lalu.
Hasan Basri Harahap menjelaskan bahwa penurunan PAD tahun 2023 disebabkan oleh kurang optimalnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menggali PAD. Sejauh ini, PAD mereka bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Masyarakat, Pajak Restribusi Rumah Makan, Parkir, dan Lampu Jalan.rabu,27/9/2023
Pemerintah Kabupaten sekarang berkoordinasi dengan beberapa OPD terkait untuk membahas Pajak Perkebunan. Mereka akan mengejar peningkatan PAD melalui perusahaan yang menjadi pelopor program pola kemitraan perusahaan. Perusahaan tersebut akan diwajibkan membayar PBB P2.
Hasan Basri Harahap juga mengangkat isu pajak Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB). Meskipun perusahaan perkebunan tidak dikenakan PBHTB saat mengajukan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan UU No 1 tahun 2022, perubahan subjek dalam perusahaan tersebut masih perlu diperhatikan. Perubahan subjek dapat terjadi, seperti perubahan lokasi dari Labuhanbatu menjadi Labuhanbatu Selatan, perubahan luas area, dan perubahan bangunan.
Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan membentuk tim yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk turun ke lapangan, mengukur ulang, dan memanggil setiap perusahaan untuk menghitung pajak PBHTB mereka.(JK)
